KARAWANG, ( Labrak News )-
Pemerintah sudah menetapkan Karung yang digunakan untuk kemasan beras 10 kg di program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus ada izin edar dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), namun hal tersebut masih ada supplier yang tidak menghiraukan ketetapan Kementrian pertanian RI tersebut.
Terjadi di Desa Kertajaya kecamatan Jayakerta Kabupaten karawang, yang mana Kemasan beras BPNT Desa tersebut kondisinya polos tanpa label tak bermerk ( polos). Sehingga diduga supplier tersebut sudah abaikan undang undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945, hal itu bagi supplier sebagai pengusaha terhadap KPM atau konsumen dalam menditribusikan beras di program BPNT itu harus lebih teliti lagi terutama kuwalitas, merk atau logo yang di jualnya.
Bahkan menurut TKSK Kecamatan Jayakerta saat dikonfirmasi via whatsap mengatakan,bahwa E-warong H empud Semua pihak sudah memanggil,baik dari Dinsos,bahkan pihak kepolisian khususnya polres Karawang sudah memanggil ,tetapi infonya lolos atau tidak ada tindak lanjut,kira kira dibulan Maret,kata TKSK via whatsap.
Tidak adanya tindak lanjut saya tidak tahu alasanya,tetapi sebagai TKSK akan selalu bekerja sesuai apa yang diamanahkan oleh pemerintah,akan melakukan pendampingan dan pengawasan komoditi,ungkapnya.
Dinas terkait terutama Dinsos Karawang harus bertindak tegas,ada apa dengan E-warong H empud,sampai tidak berani melakukan teguran tegas bahkan dinsos terkesan pembiaran,diharapkan dinsos Karawang melakukan evaluasi ulang untuk tahun 2022.
Reporter @di
Koresponden@Media_RJ
_________________________________
_________________________________
Media Nasional Labrak News, Lagi melakukan Penjaringan Wartawan/i, untuk Wilayah Daerah Provinsi, Kabupaten & Kota, Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi bagian dari kami, Silahkan Hubungin Nomor ( WA ). 0813-8221-2494