Malaka, labraknews.com- Wakil ketua satu DPRD kabupaten Malaka Devin Ndolu kritik keras terhadap jawaban pertanggung jawaban pemerintah yang kurang lengkap kepada Fraksi PDIP. Di awali interupsi dalam sidang paripurna pertama. senin 11 juli 2022.
Interupsi Pada Sidang pertanggung jawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Malaka, juli 2022 Berlangsung di aula Gedung DPRD Malaka, desa Kamanasa kecamatan Malaka Tengah kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT ).
Hadir dalam sidang paripurna ini, ketua DPRD Malaka, Wakil ketua satu DPRD, anggota Dewan/ Fraksi fraksi kabupaten Malaka, wakil Bupati Malaka, kepala OPD Malaka, dan sejumlah media Pers, dan PLT Sekretaris Daerah membacakan laporannya.
Menuntut Pemda agar dapat memperbaiki jawaban yang masih kurang lengkap tahun 2021 ini karena masih ada kelanjutannya. Kata Devin Ndolu.. “mohon maaf karena jawaban pemerintah terhadap fraksi PDI perjuangan ini kurang lengkap.
Devin Ndolu menyebutkan contoh 1-3 jawaban pertanyaan dari Pemda misalnya tentang program kartu malaka sehat (KMS) itu berapa yang dapat di anggarkan untuk KMS?.
Demikian juga kartu Malaka cerdas (KMC) tahun 2021 itu nilai uangnya berapa? dalam RPJ nya berapa? realisasinya berapa?, itu tidak termuat secara detail.
Yang ketiga dan ke empat sama sebut saja 19 Desa 4 desa. tapi tidak tahu Desa yang mana, karena kita tidak tahu desa yang mana maka APIP itu seenaknya saja memeriksa Desa yang SPJnya sudah baik.
Yang SPJNya sudah baik Dia periksa ulang lagi. Desa yang SPJ nya tidak beres dia tidak periksa. jadi saya mohon dengan sangat sehingga ini diperbaiki. jawabannya sesuai dengan pertanyaan. ini pertanyaan lain jawabnya lain ini contoh.
teman teman bisa lihat 19 Desa tapi 4 desa yang mana dan 15 Desa mana saja yang ada kasus hukum 15 desa mana saja yang belum selesai di buat SPJNya. itu tidak dimuat disini. .
Nanti ibu Dewan dengan anggota Dewan mau cari dimana,?
ini beberapa hal yang saya sampaikan kepada Pemerintahan agar diperbaiki terutama pertanyaan Fraksi ini diperbaiki atau di sesuaikan karena jawaban nanti ada kelanjutannya.
Rapat komisi dia akan lihat misalnya rapat komisi dengan komisi BPMD desanya Mana. yang diperiksa oleh APIP di tahun 2021 itu yang mana. jangan sampai ulang lagi ke 19 desanya.
Kita tidak tahu karena tidak dilaporkan secara jelas. Belum lagi kita akan tanda tangan berkas SPPJ setelah tindak lanjut itu dilaksanakan. Pelajari yang sudah masuk ke aplikasi yang dilaporkan ke Pemda”. Ungkapnya.
Atas interupsi itu wakil Bupati Louise menanggapi dan menjawab singkat tuntutan Fraksi PDIP bahwa “nanti kita akan sampaikan secara tertulis. tandas Wabup Louise.
Rofinus Bria.