Malaka, Labraknews.online– Permohonan audiensi kepala Badan pengelola perbatasan( BNPP) Daerah kabupaten Malaka, Manuel Makaraek membenarkan kabupaten perbatasan RI-RDTL Malaka mendapat dua kesimpulan utama dari BNPP RI dan lembaga lainnya di pemerintahan pusat 14 Juni 2022 lalu.
BNPP daerah kabupaten Malaka mengirimkan surat permohonan audiensi nomor: BPPD, 094/54/VI/2022. Permohonan auduensi ini di tujukan kepada sekrtaris utama (BNPP RI) dengan disesuaikan waktu sekretaris utama BNPP RI di jakarta 14-16 juni 2022.
Kaban BNPP, Manuel Makaraek membenarkan surat itu kamis 23 juni, usai mengikuti jamuan makan malam bersama para Alhi dan Dosen universitas warma dewa dari Bali, di kediaman bupati malaka weleun, Desa Bakiruk, kecamatan Malaka Tengah, kabupaten Malaka. kamis 23 juni 2022.
“Ya Kita mendapatkan dua Kesimpulan utama Pertama ini perlu Ada perhatian dan kedua adalah langkah lanjutan. BNPP itu memiliki wewenang untuk bisa merekomendasikan ,mengkoordinasikan, aspirasi- aspirasi dengan anggota BNPP lainnya. Misalnya PUPR, BNPP dan kementrian dalam Negeri.
Ada 27 kementrian dalam pelayanan Dan menghubungi masyarakat, di BNPP. Kamarin (14-16 juni 2022) kita diterima oleh Deputi bidang pengelolaan hukum kawasan perbatasan”. LanjutNya
“Asisten Deputi pengelolaan pemerintahan dengan kepala Biro perencanaan. Kita akan didampingi oleh BNPP RI dengan Mentri dalam Negeri, kita sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Daerah, kepada Mentri dalam Negeri, untuk kita eksekusikan mengenai Syarat Syarat. UngkapNya
“Kira-Kira pusat pemerintahan kabupaten Malaka itu bisa dimana. ini masih dalam proses komunikasi, proses menyampaikan aspirasi Dan kebutuhan kita kepada pemerintah pusat”. UngkapNya.
Caranya melalui BNPP Karena kita daerah perbatasan, semua akan Ada fokus perbatasan. BNPP itu punya evaluasi Dan pengawasan tentang pembangunan kawasan perbatasan. itu tergantung kebutuhan masyarakat. TegasNya
Terkait pembangunan fisik, seperti jalan jembatan Dan Perumahan. terus untuk pemerintahan, Kemudian infrastructur, Ekonomi Dan kesejahteraan rakyat (Ekokesra). Ekonomi itu terkait perekonomian, sarana dan prasarana, ” TerangNya
“Misalnya Pasar, Kemudian kesra itu mengenai pendidikan salah satunya Sekolah. Kemudian kesehatan. apa saja yang di butuhkan bidang kesehatan. Misalnya, tenaga kesehatan, puskesmas dan lain-lain.
Kemudian yang kedua pengelolaan potensi kawasan perbatasan( PPKP) termasuk kegiatan ini pariwisata, potensi ini potensi darat, dan potensi laut. Kemudian pengelolaan batas wilayah negara.
Kita disini ada Pengelola Lintas Batas negara (PLBN ) jadi pengelolaan batas negara itu ada batas darat, batas laut dan batas udara.
saya kira itu semua merupakan komponen dari fungsi dan tugas pokok dari Badan Nasional Pengelola perbatasan.
kitadi daerah kita menerjemahkan apa yang ada di Daerah terkait dengan tiga hal tadi.
kita usulkan melalui BNPP sebagai lembaga yang mengakomodasi rencana rencana kita
untuk kita komunikasikan dengan anggota BNPP lain untuk eksekusinya itu ada di kementrian dan lembaga lain.
Harapan kita apa yang sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dapat di eksekusikan oleh anggota kementrian dan lembaga lembaga BNPP ada 27 kementrian dan lembaga. Tutup kaban perbatasan,.
Penulis:Rofinus Bria.